Intelejen dan Islam Radikal
Pada awal pemerintahan Soeharto, tantangan utama yang dihadapi adalah keberlanjutan Intelejen dan Islam Radikal, yang merupakan warisan dari rezim sebelumnya, dan masih dianggap sebagai ancaman signifikan bagi rezim baru. Oleh karena itu, rezim Orde Baru (Orba) mengambil langkah-langkah kebijakan ideologis dan politis untuk mengatasi situasi ini. Kebijakan ini melibatkan penghancuran kelompok komunis, penindasan kelompok nasionalis, dan upaya mencegah penguatan kelompok Islam. Implementasi kebijakan ini secara langsung diserahkan kepada aparat intelijen.
Setelah berhasil mengatasi kekuatan komunis dan nasionalis, fokus selanjutnya ditujukan kepada kelompok Islam. Kebijakan terhadap kelompok ini memiliki ciri khas yang berbeda dari kebijakan terhadap kelompok komunis dan nasionalis. Meskipun termasuk dalam Nasakom, kelompok Islam diakui memiliki peran penting dalam menghadapi komunis dan meruntuhkan rezim Soekarno. Ini tidak hanya disebabkan oleh mayoritas penduduk Indonesia yang menganut Islam, tetapi juga karena kontribusi signifikan kelompok Islam dalam kejadian tersebut.
Pemerintah, menyadari kompleksitas menghadapi kelompok Islam, memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Untuk menekan kekuatan Islam, pemerintah perlu menciptakan alasan yang valid. Oleh karena itu, intelijen, sebagai perpanjangan tangan pemerintah, memilih pendekatan dengan memanfaatkan kelompok radikal Islam. Meskipun kelompok radikal dianggap berbahaya, mereka dianggap mudah dikendalikan karena psikologi mereka yang cenderung marah dan kurangnya daya kritis, membuat mereka menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan pemerintah.
Strategi Ali Moertopo “Tebar, Pancing, dan Jaring” untuk Melemahkan Intelejen dan Islam Radikal
Ali Moertopo, menyadari potensi ini, merekrut mantan anggota DI/TII yang sedang dibina oleh Kodam Siliwangi. Meskipun mendapat penolakan dari Kepala Bakin dan petinggi Bakin lainnya, Ali Moertopo tetap pada pendiriannya dengan membawa para mantan anggota DI/TII ini ke Jakarta. Beberapa tokoh DI/TII yang terlibat termasuk putra Kartosuwiryo, Dodo Muhammad Darda, Tahmid Rahmad Basuki, Adah Djaelani Tirtapraja (Ma’had Al Zaitun), Rahmat Basuki (pelaku pengeboman BCA), Amir Fatah, H Ismail Pranoto, Danu Muhammad Hasan (Komando Jihad), Helmy Aminuddin (Gerakan Tarbiyah), Prawoto alias Abu Toto (NII), dan lainnya.
Ali Moertopo, yang merasa kurang mendapat dukungan dari petinggi Bakin, memutuskan untuk membawa para mantan anggota DI/TII di bawah pembinaan Opsus[4]. Mereka diberikan fasilitas dan dukungan finansial yang besar, menyebabkan kekhawatiran dari beberapa perwira ABRI, terutama dari kalangan Siliwangi, yang merasa telah berkontribusi besar dalam penangkapan mereka dengan risiko nyawa.
Namun, berkat kedekatannya dengan Soeharto pada saat itu, Ali Moertopo berhasil meredam protes-protes tersebut. Beberapa perwira yang menentang proyek ini segera dimutasi dan disingkirkan dari posisi mereka.
Ali Moertopo kemudian menugaskan Kolonel Pitut Soeharto, seorang anggota Opsus yang bertanggung jawab atas Bidang Penggalangan Politik Islam, untuk membina mereka melalui pelatihan-pelatihan intelijen. Ini melibatkan pembentukan jaringan, teknik rekrutmen anggota, penyamaran, pembuatan propaganda, operasi cuci otak, teknik teror dan intimidasi, dan sebagainya.
Kolonel Pitut Soeharto juga bertanggung jawab untuk menggarap kekuatan politik Islam, seperti PPP, NU, Muhammadiyah, dan sejenisnya. Dia juga mengumpulkan kader dakwah liar untuk bergabung dengan organisasi Islam tertentu yang dibina oleh intelijen. Pendanaan dan pembiayaan untuk para mantan tahanan DI/TII ini ditangani oleh Kolonel Giyanto.
Peristiwa Penyerangan Pos Polisi Di Cicendo Bandung
Setelah melalui proses pembinaan, mereka dilepaskan ke masyarakat untuk menerapkan pengetahuan mereka. Serangkaian peristiwa teror pun terjadi, termasuk pemboman BCA, penyerbuan kantor polisi di Cicendo, Wolya, Lampung, Borobudur, dll., semuanya dilakukan oleh para mantan DI/TII yang dibina oleh Opsus.
Aparat berhasil menangkap sebagian dari mereka dan bahkan membunuh beberapa. Namun, setelah ditangkap, mereka sering dilepaskan kembali untuk melanjutkan aksi-aksi mereka. Melalui peristiwa-peristiwa tersebut, pemerintah mendapatkan alasan untuk menekan kelompok-kelompok Islam. Sejumlah aktivis masjid di Bandung ditangkap, dan organisasi remaja masjid di Masjid Istiqamah[5] dibubarkan dengan tuduhan terlibat dalam peristiwa Cicendo dan Wolya.
Bahkan, banyak anggota masyarakat yang tidak bersalah, hanya karena sering ikut sholat berjamaah di masjid tersebut, juga ditangkap oleh aparat. Peristiwa penyerangan pos polisi di Cicendo Bandung dan peristiwa Wolya sendiri dilakukan oleh jamaah Imron yang diprovokasi oleh agen intelijen Opsus bernama Najamuddin[6]. Di Jawa Timur, sejumlah kyai NU ditangkap bahkan dilenyapkan dengan tuduhan terlibat dalam Komando Jihad yang dikomandani oleh Haji Ismail Pranoto, yang juga dibina oleh Opsus.
Keterlibatan intelijen semakin terungkap dalam beberapa kasus, seperti persidangan Danu Mohammad Hassan[7], yang mengaku sebagai orang Bakin. “Saya bukan pedagang atau petani, saya pembantu Bakin” (Lihat Tempo, 24 Desember 1983). Namun, Danu kemudian mati secara misterius kurang dari 24 jam setelah keluar dari penjara, dengan dugaan keracunan.
Intelijen kemudian melangkah lebih jauh dengan memprovokasi beberapa kelompok untuk melakukan perlawanan bersenjata, yang kemudian ditekan dengan kejam oleh militer. Peristiwa-peristiwa ini memberikan alasan bagi aparat untuk melakukan sensor dan pengawasan ketat pada aktivitas dakwah.
Para da’i harus memiliki izin untuk berbicara, dan semua kegiatan dakwah harus dilaporkan terlebih dahulu kepada aparat dengan alasan mencegah penyebaran paham radikal. Pemerintah kemudian menetapkan kebijakan asas tunggal Pancasila dengan alasan untuk menekan penyebaran ideologi yang dianggap menyimpang.
Beberapa kelompok Islam yang menentang kebijakan ini segera dibekukan, seperti HMI yang terpecah menjadi dua dengan munculnya HMI MPO[8] yang menolak asas tunggal, Pelajar Islam Indonesia (PII), BKPRMI, dan beberapa organisasi Islam lainnya yang dibubarkan. Pemerintah juga mendirikan sejumlah organisasi Islam baru yang mendukung asas tunggal, rata-rata dibawah binaan Golkar. Dengan demikian, semua kekuatan oposisi pemerintah dari kelompok Islam berhasil dilumpuhkan melalui metode tebar, pancing, dan jaring hasil rekayasa Ali Moertopo.
Strategi Penyebaran dan Dominasi: Transformasi Dinamika Paska L.B Moerdani
Setelah kepemimpinan L.B Moerdani, strategi intelijen dalam menghadapi kekuatan Islam mengalami perubahan signifikan. Pendekatan seperti teknik tebar, pancing, dan jaring ala Ali Moertopo mulai ditinggalkan karena justru menambah ketidakstabilan. Intelijen kemudian mengadopsi strategi yang lebih lunak, bahkan menciptakan kesan bahwa pemerintah mendukung kekuatan Islam.
Pada saat itu, gerakan alternatif di luar organisasi Islam dan kepemudaan Islam mulai berkembang pesat. Organisasi remaja masjid bermunculan di berbagai masjid besar dan kampus. Aktivis muda mulai mengubah konsep dakwah mereka menjadi dakwah kultural, berusaha untuk bersatu dengan masyarakat. Sebagai contoh, organisasi remaja masjid aktif berinteraksi dengan remaja bermasalah seperti anggota geng motor dan pecandu narkoba.
Pemerintah menganggap perkembangan ini sebagai ancaman baru. Kunci utama bagi rezim Soeharto adalah memastikan semua organisasi di Indonesia berada dalam kendali pemerintah, tidak hanya organisasi keagamaan atau politik, tetapi juga organisasi profesi dan hobi.
Namun, organisasi remaja masjid dan majelis taklim yang tumbuh pada saat itu bersifat independen dengan struktur organisasi yang fleksibel. Meskipun begitu, pertumbuhan anggotanya sangat pesat. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengontrol organisasi dakwah ini. Pendekatan awal adalah mencoba menyatukan mereka dalam sebuah organisasi formal yang dapat dikendalikan oleh pemerintah. Namun, upaya ini gagal karena aktivis menolak gagasan tersebut.
Tujuan Pembentukan Kelompok Dakwah
Intelijen kemudian menggunakan pendekatan lain untuk memanfaatkan potensi kekuatan kelompok dakwah ini. Mereka ingin menjadikan mereka alat untuk kepentingan rezim, tetapi sebelum itu, mereka harus dibatasi agar tidak menjadi ancaman. Soeripto ditugaskan oleh Bakin untuk menjalankan tugas ini, membentuk jaringan organisasi Islam radikal baru di kalangan remaja masjid dan gerakan kampus.
Proyek ini sebenarnya adalah kelanjutan dari proyek yang dilakukan oleh Kol Pitut Soeharto atas perintah Ali Moertopo. Soeripto, seorang kader Partai Sosialis Indonesia (PSI), kemudian memainkan peran kunci dalam membentuk Jamaah Tarbiyah pada tahun 1987-1988, dengan dukungan Bakin dan arahan dari Soeripto sendiri.
Tujuan pembentukan kelompok ini adalah menyatukan organisasi dakwah masjid dalam satu kelompok besar yang dapat dikendalikan oleh intelijen. Selain itu, mereka ingin mencegah kebangkitan kekuatan Islam dengan membuat organisasi eksklusif dan elitis yang fokus ke dalam. Pembentukan kelompok ini juga dimaksudkan untuk menyediakan orang-orang yang dapat dimanfaatkan dan dikorbankan oleh intelijen.
Dengan penggunaan tangan kelompok radikal, intelijen berhasil mengendalikan aktivis masjid. Kelompok ini kemudian melakukan pembersihan dan penyeragaman, menggantikan paham ukhuwah dengan ashobiyah, dan menghentikan semua aktivitas dakwah yang melibatkan partisipasi masyarakat. Aktivitas masjid dialihkan untuk pembinaan internal guna mencetak kader militan dan radikal.
Dengan hilangnya potensi ancaman dari kelompok dakwah masjid, aktivitas represif terhadap mereka dilonggarkan. Meskipun menggunakan paham radikal, jama’ah tarbiyah tidak mengalami gangguan dari aparat pada masa itu, sementara kelompok Islam lainnya terpaksa harus menahan diri. Kondisi ini menciptakan situasi di mana masjid-masjid yang dikuasai oleh kelompok radikal menjadi aman dari gangguan pemerintah.
Bisakah Kegiatan Intelijen Dihentikan?
Pertanyaan ini menjadi sangat penting, terutama dalam konteks reformasi saat ini, di mana terlihat bahwa kalangan intelijen tampaknya mengurangi keterlibatannya. Namun, pada dasarnya, operasi intelijen terhadap aktivis Islam tetap berlanjut.
Peristiwa pembunuhan Tengku Fauzi Hasbi alias Abu Jihad bersama rekannya Edy Saputra dan Ahmad Syaridup setelah diculik dari hotel Nisma di Waihaong, Ambon pada 22 Februari 2003, yang dipimpin oleh intel polisi bernama Mohamad Syarif Tarabubun, menunjukkan adanya potensi konflik internal di dalam tubuh intelijen Republik Indonesia.
Abu Jihad sebenarnya adalah anggota TNI dari satuan Infantri Kodam Bukit Barisan yang direkrut oleh intelijen sejak tahun 1978 untuk menyusup ke dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selanjutnya, ia juga ditugaskan untuk menggarap Negara Islam Indonesia (NII), termasuk mengatur rekonsiliasi NII antara fraksi Ajengan Masduki, fraksi Tahmid, dan fraksi Abu Toto pada bulan Agustus 1999 di Cisarua, Bogor. Hal ini terasa aneh karena GAM tidak memiliki hubungan resmi dengan kelompok Islam radikal, bahkan cenderung memiliki corak ideologi sosialis.
Kasus penangkapan Umar Al Faruq, tersangka teroris Jemaah Islamiyah (JI), yang kemudian diekstradisi ke Amerika Serikat dan ditahan di Baghram, Afghanistan, setelah sebelumnya ditahan di Guantanamo, Kuba, juga mengungkapkan keterlibatan agen intelijen di dalam organisasi Islam radikal. Umar Al Faruq ditangkap bersama seseorang bernama Abdul Haris yang kemudian dilepaskan begitu saja. Pada perkembangannya, terungkap bahwa Abdul Haris sebenarnya adalah agen organik Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) yang menyusup ke jaringan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir di Malaysia sejak tahun 1986.
Lebih mengejutkan lagi, kedua nama ini (Abu Jihad dan Abdul Haris) dalam struktur Jamaah Islamiyah (JI) menempati posisi atas Hambali dan Zulkarnain alias Arif Sunarso, koordinator JI. Jadi, apakah intelijen juga berperan dalam kasus terorisme yang terjadi beberapa tahun belakangan ini? Waktu mungkin akan memberikan jawaban.
BAKIN Lembaga Intelejen Resmi Pada Masa Orde Baru
Dahulu, Badan Administrasi dan Kordinasi Intelejen Negara (BAKIN) adalah lembaga intelejen resmi pada masa Orde Baru yang mengawasi semua lembaga intelejen lainnya. Sekarang, BAKIN berubah nama menjadi Badan Intelejen Nasional (BIN). Pada masa itu, Jendral Nicklany mengepalai intel luar dan dalam negeri BAKIN. Akibat perselisihan sengitnya dengan Ali Moeropo terkait penggunaan orang-orang DI/TII, ia akhirnya diangkat sebagai Atase Militer RI untuk Amerika Serikat pada tahun 1972.
Sebagian besar orang yang dibina dan dibebaskan oleh Ali Moertopo kemudian membentuk organisasi bawah tanah yang dikendalikan oleh intelijen, yang dikenal sebagai Negara Islam Indonesia (NII). Operasi Khusus (Opsus), sebuah lembaga intelejen tidak resmi di bawah kendali Letnan Jenderal Ali Moertopo, dibantu oleh Kemal Idris dan L.B Moerdani. Opsus awalnya didirikan untuk mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia, tetapi kemudian Ali Moertopo memanfaatkan posisinya sebagai Sekretaris Pribadi Presiden untuk mengendalikan Opsus sebagai lembaga intelejen tidak resmi di luar struktur BAKIN.
Pada masa itu, Masjid Istiqamah Bandung menjadi pusat aktivitas Islam, diskusi, keilmuan, dan politik bagi kaum muda dan remaja. Inilah mengapa pemerintah sangat khawatir terhadap aktivitas di masjid tersebut. Beberapa mantan aktivis muda Masjid Istiqamah termasuk H Toto Tasmara, Ir Bambang Pranggono MBA, dan Prof Jimly Ashiddiqie.
Najamuddin, seorang anggota intelijen yang direkrut dari kesatuan artileri medan, disusupkan ke Jamaah Imron dengan membawa dokumen dan senjata. Ia memprovokasi mereka untuk menyerang kantor polisi cicendo Bandung, yang kemudian berujung pada peristiwa pembajakan pesawat Garuda (Wolya). Kelompok ini kemudian dieliminasi oleh L.B Moerdani.
Danu Muhammad Hassan, mantan komandan DI/TII yang menyerah pada Ali Moertopo, direkrut untuk misi membunuh Soebandrio dan ditugaskan bergabung dengan Komando Jihad. [8] Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO), organisasi tandingan HMI, dipaksa menerima asas tunggal Pancasila atas intervensi pemerintah.
BKPRMI
Salah satu organisasi lainnya adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari organisasi lama yang didirikan oleh aktivis remaja masjid. Organisasi ini sempat dibubarkan pada tahun 1978, tetapi direhabilitasi pada tahun 1990 di bawah Dewan Masjid Indonesia (DMI).
Soeripto memegang jabatan yang sama dalam birokrasi selama lebih dari 13 tahun dengan tugas dan misi khusus, menjalani jabatan baru yang baru diadakan setelahnya. [11] Pada masa itu, rumus utama untuk menentukan aktivis binaan intelijen adalah anggota ekstrim kanan yang dipenjara dan dibebaskan antara tahun 1970-1988, terutama selama kekuasaan Ali Moertopo dan L.B Moerdani.
Helmy Aminuddin, yang menduduki jabatan Mursyid ‘Aam Jamaah Tarbiyah dari 1991-1998, tiba-tiba menghilang dari publik ketika Partai Keadilan (kemudian Partai Keadilan Sejahtera) dideklarasikan. Ia kemudian muncul lagi dan menjadi Ketua Majlis Syoro PKS pada kongres Mei 2005. Saat ini, ia juga mengelola pesantren dan Islamic village di Cinangka Banten yang mendapat pendanaan dari grup Bimantara.
Panggilan bagi pemimpin utama kelompok Ikhwanul Muslimin disebut sebagai Pengarah Umum, meskipun pusat Ikhwanul Muslimin berada di Mesir. Namun, Jama’ah Tarbiyah, yang juga dikenal sebagai Ikhwanul Muslimin Indonesia, lebih cenderung mengikuti aliran ideologi Ikhwanul Muslimin cabang Suriah yang lebih radikal. Kelompok Ikhwanul Muslimin sendiri mengalami tekanan di negara asalnya, jadi agak mengejutkan bahwa Jama’ah Tarbiyah memiliki dana yang melimpah.
Setelah diberlakukannya Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus yang membatasi aktivitas politik dan organisasi mahasiswa, para aktivis muda Islam beralih ke kegiatan di masjid-masjid besar dan masjid kampus. Organisasi remaja masjid yang biasanya netral, karena tidak berafiliasi dengan kekuatan tertentu, kemudian berfungsi sebagai penghubung antara organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Islam. Namun, setelah masjid-masjid tersebut dikuasai oleh kaum harokah, fungsi ini hilang karena kebijakan harokah yang membatasi semua bentuk hubungan dengan kelompok yang tidak sejalan.
Terbitlah Majalah Sabili Versi Lama
Majalah Sabili versi lama diterbitkan oleh Kelompok Telaah dan Amaliah Islami dengan Muhammad Ishaq sebagai Pemimpin Umum/Redaksi. Majalah ini memiliki tampilan, kertas, dan cetakan yang cukup mewah, dan tersebar luas bahkan dijual terbuka, meskipun tanpa Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), suatu hal yang jarang terjadi pada masa Orde Baru, apalagi untuk majalah politik. Namun, pemerintah kemudian “membredel” majalah ini pada tahun 1994, hingga kemudian lahir kembali di era Reformasi.
Surat Izin Usaha Penerbitan Pers merupakan taktik rezim Orde Baru untuk mengontrol arus informasi, karena pada masa itu, tidak mungkin ada penerbitan media yang bisa beredar tanpa memiliki SIUPP. Salah satu contoh aksi ini adalah peristiwa perebutan kekuasaan di Masjid Salman ITB pada tahun 1994, yang dikenal sebagai perang Bhatara Yudha antara aktivis gaul dan aktivis harokah. Peristiwa ini dicurigai sebagai dalang oleh intelijen melalui kader-kader binaan mereka yang dikenal dengan julukan “gerobak” (Gerombolan Batak). Setelah pengambil alihan ini, terjadi pembersihan besar-besaran di Salman yang membuat jumlah anggotanya turun drastis, dari sekitar 2000 menjadi hanya 200 orang. Organisasi remaja masjid di Salman pun menjadi tertutup hingga tahun 1997.
Penolakan terhadap RUU Perkawinan dimulai dengan walkout fraksi PPP pada tahun 1973 dari pembahasan RUU ini, karena dianggap melanggar aturan syari’at Islam seperti adanya pernikahan antar agama. Meskipun demikian, RUU ini disetujui oleh fraksi-fraksi DPR lainnya seperti Golkar dan PDI.
Gabungan organisasi remaja dan pemuda Islam seperti IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah), PII (Pelajar Islam Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama), dll., kemudian menduduki gedung DPR RI ketika anggota dewan hendak mengesahkan RUU tersebut. Peristiwa ini akhirnya menimbulkan krisis politik, di mana Pangkopkamtib Jend Soemitro mencoba menyelesaikan krisis ini dengan membawa draf RUU Perkawinan versi PPP kepada Soeharto, yang kemudian ditandatangani untuk disahkan menjadi UU no 1/1974, sesuai yang berlaku saat ini.
Penutup
Dengan demikian, perjalanan dan dinamika kelompok Ikhwanul Muslimin, serta peristiwa-peristiwa terkait organisasi-organisasi Islam di Indonesia, mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam merespons perubahan politik dan sosial. Dari represi terhadap Ikhwanul Muslimin di negara asalnya hingga pergeseran fokus aktivitas mahasiswa Islam setelah kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus, banyak elemen yang membentuk peta pergerakan ini.
Pentingnya peran masjid dalam menghubungkan berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan Islam juga menjadi sorotan, terutama setelah masjid-masjid tersebut berada di bawah kendali kelompok harokah. Peristiwa seperti perebutan kekuasaan di Masjid Salman ITB dan penolakan terhadap RUU Perkawinan mencerminkan perjuangan dan dinamika internal dalam upaya membentuk pandangan dan tindakan bersama.
Dengan melihat masa lalu ini, kita dapat memahami bahwa dinamika organisasi Islam di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga oleh tekanan eksternal, perubahan politik, dan respons terhadap kebijakan pemerintah. Momen-momen penting seperti pembersihan di Masjid Salman dan penolakan terhadap RUU Perkawinan menjadi bagian dari narasi yang mencerminkan dinamika dan tantangan dalam perjalanan gerakan Islam di Indonesia.
